DPRD Kota Madiun Fasilitasi Penyelesaian Pesangon Eks Karyawan PT Glory

Home / Ekonomi / DPRD Kota Madiun Fasilitasi Penyelesaian Pesangon Eks Karyawan PT Glory
DPRD Kota Madiun Fasilitasi Penyelesaian Pesangon Eks Karyawan PT Glory Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya saat audiensi dengan perwakilan eks karyawan PT Glory. (Foto: Agus Afandi/TIMESIndonesia)

TIMESMAGETAN, MADIUNDPRD Kota Madiun merespons positif aspirasi eks karyawan PT Glory Gemilang Jaya Makmur. Belasan karyawan yang belum menerima pesangon sejak di-PHK pada 2016 lalu itu meminta  dipertemukan dengan pihak perusahaan.

"Nanti pihak perusahaan akan kami undang. Intinya ditanya kesanggupan membayar pesangon karyawan yang sudah diberhentikan," ujar Andi Raya Ketua DPRD Kota Madiun saat audiensi dengan perwakilan eks karyawan PT Glory, Senin (17/2/2020).

Andi menegaskan, DPRD sebatas memfasilitasi pertemuan antara eks karyawan dengan pihak perusahaan. Sedangkan proses negosiasi tentang besaran pesangon diserahkan pada karyawan dan perusahaan.

DPRD-Madiun-a.jpg

"Karena sudah keluar anjuran dari disnaker untuk membayar pesangon ya harapannya dipenuhi oleh perusahaan," ujar Andi.

Sigit Umarela salah seorang perwakilan eks karyawan PT Glory mengatakan pihak perusahaan sudah berjanji akan memenuhi hak karyawan yang diberhentikan. Namun janji tersebut tak kunjung ditepati dan terkatung selama empat tahun sejak PHK.

"Kami sudah lapor ke disnaker dan sudah ada anjuran agar perusahaan membayar pesangon," ungkapnya.

Alasan perusahaan menunda pesangon lantaran ada konflik di internal perusahaan yang berbuntut kasus hukum. Pemegang saham mayoritas dalam hal ini PT Thong Surabaya mengatakan akan menyelesaikan hak karyawan setelah kasus hukum inkrah.

"Tahun 2019 lalu kasusnya sudah selesai sidang. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian  pesangon mau dibayar," ungkapnya.

Aris Budiono Koordinator Advokasi Serikat Buruh Madiun (SBM/KASBI)  yang mendampingi eks karyawan PT Glory mengapresiasi kesanggupan DPRD Kota Madiun memfasilitasi eks karyawan PT Glory bertemu dengan pihak perusahaan.

"Kesanggupan itu merupakan bentuk dukungan wakil rakyat terhadap perjuangan buruh memperoleh haknya," ujar Aris usai audiensi.

Dia berharap langkah yang diambil DPRD Kota Madiun akan membantu menyelesaikan kasus perburuhan antara eks karyawan PT Glory dengan perusahaan. Mengingat penyelesaian pesangon melalui jalur pengadilan hubungan industrial (PHI) dinilai memberatkan pihak buruh dari sisi waktu, tenaga dan biaya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com